Makalah dr.Irman Firmansyah, SpPD, FINASIM, SH

Kode Etik Kebidanan & Penanganan 

kasus Penyakit Dalam 

pada PRAKTEK BIDAN MANDIRI 

Oleh 

dr. Irman Firmansyah, SpPD, FINASIM, SH 

ASPEK HUKUM PRAKTEK KEBIDANAN

pengertian Hukum 

Keseluruhan kumpulan peraturan - peraturan atau kaidah kaidah dalam suatu kehidupan bersama.
keseluruhan peraturan tentang tingkah laku manusia yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sangsi.
Hukum peraturan yang di tulis secara sistematis disusun dalam kitab undang - undang.
Hukum mengatur tingkah laku manusia secara lahiriah saja.
Hukum merupakan aspek legalitas dari suatu tingkah laku
kalau seseorang melanggar hukum akan mendapat hukuman yang tertulis dibuku undang - undang

KETERKAITAN HUKUM DAN ETIKA DAN MORAL 

Hukum membutuhkan moral, kualitas hukum di tentukan oleh kualitas moral.
Moral akan tidak jelas tanpa di lembagakan dalam bentuk hukum
Hukum mungkin bisa diubah / berubah oleh kekuasaan manusia
Moral kondisi sangat mendasar tidak berubah selamanya
Etika suatu cabang dari ilmu filsafat dinamakan juga sebagai filsafat moral yang mempelajari tentang baik dan buruk perilaku dan tingkah laku manusia.
Kaedah Hukum adalah : untuk melindungi manusia apabila tidak melanggar kaidah hukum itu baik, sedang apabila melanggar itu jelek

DISIPLIN
Dapat dipilah menjadi 2 pengertian :
- Jurusan ilmu pengetahuan : disiplin hukum, disiplin kedokteran, disiplin kebidanan dll

- Tata tertib : ketentuan yang menyangkut sikap, tindak, perilaku maka kalau melanggar ada sangsi disiplin 

PEMBAGIAN HUKUM

Pembagian berdasarkan fungsi hukum

1. Hukum materiel ( Substative law ) Yaitu : terdiri dari peraturan - peraturan yang memberi hak, dan membebani kewajiban - kewajiban
2. Hukum formil ( Adjegtive law ) : Peraturan hukum yang fungsinya melaksanakan atau menegakkan hukum materiel atau menentukan bagaimana caranya melaksanakan hukum materiel

BERDASARKAN KRITERIA DAYA KERJANYA HUKUM DIBAGI MENJADI

- Hukum yang bersifat memaksa

- Hukum yang bersifat melengkapi

Berdasarkan kriteria bentuk / wujud hukum :

- Hukum tidak tertulis ( hukum adat, hukum kebiasaan )

-  Hukum tertulis ( hukum yang tertuang merupakan peraturan - peraturan ) 

Berdasarkan kriterium saat berlakunya hukum

- Hukum positif ( Ius constitutum ) hukum yang telah ditetapkan atau hukum yang berlaku saat ini

-  Ius constitutum yaitu : hukum yang masih harus di tetapkan, hukum yang akan datang atau hukum yang dicita - citakan.

BERDASARKAN KRITERIA WILAYAH BERLAKUNYA

-  Hukum Nasional

-  Hukum Internasional 

Berdasarkan kriteria isinya :

- Lex generalis Yaitu hukum umum yang berlaku umum 

- Lex generalis Yaitu hukum khusus yang menyimpang dari hukum umum 

ASPEK - ASPEK HUKUM PRAKTEK KEBIDANAN 
Pada peraturan pemerintah No.32 tahun 1996 :
-  Tenaga kesehatan sarjana yaitu dokter, dokter gigi, apoteker, sarjana lain dalam bidang kesehatan
-  Tenaga kesehatan sarjana muda, menengah dan rendah misal asisten apoteker, perawat, bidan

PELAYANAN BIDAN YNG TERKAIT DENGAN ASPEK HUKUM : 

-  Tindakan kesehatan Administrasi meliputi : pendidikan formal, SIB.SIPB Inform consent
-  Tindakan kesehatan diagnostik meliputi : jaminan kerahasiaan, mutu pelayanan 
-  Tindakan kesehatan terapi meliputi : SPK, standar profesi 

DASAR HUKUM YANG TERKAIT DENGAN PROFESI BIDAN : 

-  Undang - undang no.23 tahun 1992 tentang kesehatan 
-  SK Menkes no 125/IV/Kab/BU/75 tentang susunan organisasi dan tata kerja Depkes 
-  Peraturan pemerintah ni 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan 
-  Kepmenkes RI no 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang registrasi dan praktek Bidan 

PERUBAHAN KEPURUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELAYANAN DAN WEWENANG BIDAN 

KEPMENKES no 5380/1963, tentang wewenang terbatas bagi Bidan 

KEPMENKES no 363 /MENKES/PER/IX/1980 TENTANG WEWENANG Bidan 

KEPMENKES no 572 /MENKES/PER/VI/1996 tentang registrasi dan Praktik Bidan 

KEPMENKES no 369 /MENKES/SK/III/2007

BERDASARKAN KEPMENKES NO. 900 TH 2002 PASAL BAB IV PASAL 14

Pelayanan yang diberikan bidan meliputi 

-  Pelayanan kebidanan 
-  Pelayanan KB
-  Pelayanan kesehatan 
Jika Bidan memeberikan pelayanan di luar kewenangan bisa dikenai sangsi hukum, undang - undang no 23 tahun 1992

tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas nya sesuai dengan profesinya.

dalam melakukan kewajibannya harus memenuhi standar profesi dan menghormati hak pasien 

STANDAR PROFESI 

Bidan profesi yang khusus --> bidan adalah : orang pertama yang melakukan penyelamatan kelahiran sihingga bayinya lahir dengan selamat yang berguna untuk kesejahteraan manusia 

Pelayanan kebidanan adalah pelayanan profesional yang merupakan bagian internal dari pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu dalam kurun waktu masa reproduksi dan bayi baru lahir 

CIRI

-  Mengembangkan pelayanan yang unik 
-  Anggota dipersiapkan melalui program pendidikan yang ditujukan dengan maksud profesi yang bersangkutan 
-  Memiliki serangkaian ilmiah 
-  Menjalankan tugas profesinya sesuai dengan kode etik 
-  Anggotanya bebas mengambil keputusan dalam menjalankan profesinya 
-  Berhak menerima imbalan jasa
-  Memiliki organisasi profesi 

HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN 

• Hak Pasien 

Hak mendapatkan informasi secukupnya 

Hak memberi persetujuan ( informed Consent ) 

Hak atas rahasia Medis 

Hak atas pendapat kedua ( second opinion ) 

Hak untuk menolak pemeriksaan dan pengobatan 

Hak untuk memperoleh perlindungan hukum 

Hak untuk mengetahui biaya pemeriksaan 

• Kewajiban Pasien 

Memberikan informasi yang lengkap dan tepat 

Menghormati profesi Bidan
Mentaati nasehat & petunjuk pelayanan 

Menghormati aturan dan pengaturan 

Memenuhi semua kewajiban membayar biaya pelayanan 

Menghormati dan memperhatikan kepentingan milik pasien lain dan petugas kesehatan 

Bertanggung jawab sendiri atas penolakan pengobatan 

HAK DAN KEWAJIBAN BIDAN 

Hak Bidan : Mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan tugas sesuai profesi, bekerja menurut standar  profesi.

Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan peraturan perundangan, profesi, etik dan hati nurani mendapat informasi lengkap dari pasien yang dirawatnya mendapat imbalan jasa profesi yang diberikan 

TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGAT 

Dalam menjalankan kewenangan yang sesuai dengan landasan hukum maka Bidan bertanggung jawab atas pelayanan mandiri yang diberikan dan berupaya secara optimal dengan mengutamakan keselamatan ibu dan bayi atau janin

Tuntutan hukum atau tanggung gugat bisa berupa : 

- Tuntutan Pidana : Tuntutan pidana terjadi karena dakwaan dilakukan kejahatan atau pelanggaran seperti yang diatur dalam KUH pidana

- Tuntutan Perdata : Tuntutan perdata dapat terjadi karena gugatan telah dilakukan : Tindakan melawan hukum, Tindakan ingkar janji

- Tuntutan Administrasi : Tuntutan administratif dapat terjadi karena pelanggaran disiplin atau tata tertib yang tidak dapat di pidana atau di tuntut perdata 

Upaya kesejahteraan adalan setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat. 

PERATURAN PERUNDANGAN YANG MELANDASI PELAYANAN KEBIDANAN 

Hukum Kesehatan adalah : Rangkaian peraturan perundang - undangan dalam bidang kesehatan yang mengatur tentang pelayanan medik dan sarana medik 

Pokok - pokok pengertian 

Definisi Kesehatan 

-   Menurut WHO : Keadaan yang meliputi kesehatan badan, jiwa dan sosial, bukan hanya keadaan bebas dari penyakit cacat dan kelemahan 

- Menurut UU Kesehatan No.23 TH 1992 adalah : keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan seseorang hidup produktif secara ekonomi dan sosial 

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk pemelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat .

Tenaga kerja kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

sarana medik mepliputi RSU, RSK, RB, Praktik berkrlompokm Balai pengobatan dan sarana lain yang di tetapkan oleh menteri kesehatan

Sarana kesehatan adalah : tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. m

PERATURAN PERUNDANGAN 

Urutan tingkat kekuatan kewenangan Hukum dalam TAP MPRS

- Undang - Undang dasar 1945

- TAP MPR

- Undang - undang dan peraturan Pemerintah pengganti Undang - undang 

- Keputusan  presiden

- Peraturan, keputusan & petunjuk pelaksanaan lainnya : misal keputusan menteri 

YANG MASUK DALAM RUANG LINGKUP KESEHATAN

- UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan 

- Peraturan Pemerintah ( PP ) No. 23 tahun 1996 tentang kesehatan 

- SK Menkes No.125/IV/Keb/BU/75 tentang susunan Organisasi dan kerja Depkes

YANG MELANDASI TUGAS,FUNGSI DAN PRAKTEK BIDAN 

-  UU no.23 1992 tentang kesehatan, salah satunya menyebutkan tentang tugas dan tanggung jawab tenaga kesehatan 

-  Pasal 6, 7, 8 menyebutkan tugas pemerintah adalah : Mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan, menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. 

menggerakkan PSM dalam menyelenggarakan dam pembiayaan kesehatan, dengan memperhatikan fungsi sosial. 

-  Pasal 9 UU No.23 Tahun 1992

Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Upaya kesehatan yang di selenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan ( promotif ) pencegahan ( preventiv ), penyembuhan ( kuraf ), dan pemulihan kesehatan ( rehabilitatif ) yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan 

-  Pasal 16 : 

Kehamilan di luar cara alami dapat dilaksanakan untuk membantu suami sebagai upaya terakhir mendapatkan keturunan

Hanya oleh pasangan yang sah 

-  Pasal 50 ayat 1 UU no.23 1992

Tenaga kesehatan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan atau kewenangan tenaga kesehatan yang bersangkutan.

Ayat 2 : 

Ketentuan mengenai kategori, jenis, kualitas tenaga kesehatan di tetapkan dengan peraturan pemerintah.

permenkes RI No.900/Menkes/SK/VII/2002

Bab IV pasal 19 disebutkan, bidan dalam menjalankan praktiknya berwenang untuk memberikan pelayanan yang  meliputi : pelayanan kebidanan, pelayanan KB dan pelayanan kesehatan.

UNDANG - UNDANG TENTANG ABORSI 

Abortus adalah keluarnya hasil konsepsi sebelum janin mampu hidup di luar Rahim yaitu sebelum 20 mg 

Aborsi juga berarti penghentian kehamilan setelah ovum yang telah dibuahi dalam rahim sebelum usia janin 20mg

MACAM - MACAM ABORSI 

Abortus spontaneus yaitu : abortus yang terjadi tanpa sengaja 

Abortus Provocatus : Abortus yang dilakukan dengan sengaja atau di buat ada 2 macam 

-  Abortus provocatus therapetica

-  Abortus provocatus kriminalis

DASAR HUKUM ABORTUS

HP Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa orang 

KUHP pasal 299

- Ayat 1 : Memberi harapan dan digugurkan di hukum 4 tahun penjara 

- Ayat 2 : Mengambil keuntungan dari pengguguran Hukuman 4 tahun penjara tambah sepertiganya 

- Ayat 3 : Menggugurkan kandungan orang menjadi suatu perofesi di cabut hak nya dan di penjara 

KUHP pasal 322

- Ayat 2 : Pengguguran dikerjakan hanya orang tertentu tergantung pada pengaaduan 

KUHP pasal 436

- Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan kandungannya di hukum 4 tahun penjara 

KUHP pasal 347

- Bila dengan sengaja menggugurkan sehingga menyebabkan kematian di hukum sampai 15 tahun penjara 

KUHP pasal 348

- Sengaja menggugurkan dan atas persetujuan pasien maka di hukum maksimal 7 tahun 
KUHP pasal 349
- Seorang dokter, bidan, dan apoteker membantu kejahatan tersebut, dapat di cabut hak nya 

UU KESEHATAN NO 23 TAHUN 1992 
Pasal 15
Ayat 1
Dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan nyawa ibu / danin dapat dilakukan medis tertentu 
Ayat 2
- Berdasarkan indifikasi medis 
- Tenaga kesehatan yang punya keahlian dan kewenangan 
- Persetujuan bumil / keluarga / suami 
- Sarana kesehatan tertentu 

UU TENTANG BAYI TABUNG
Bayi Tabung adalah upaya jalan pintas untuk mempertemukan sel sperma dengan sel telur di luar tubuh, setelah terjadi konsepsi hasil tersebut dimasukkan kembali ke dalam rahim ibu.

Status bayi tabung ada 3 macam :
1. Inseminasi buatan dengan sperma suami 
2. Inseminasi buatan dengan sperma donor 
3. Inseminasi buatan dengan model titipan 

DASAR HUKUM BAYI TABUNG 
UU KESEHATAN NO. 23 TH 1992
- Pasal 16 ayat 1 : Kehamilan di luar cara alami sebagai upaya terakhir untuk pasutri mendapat keturunan pasutri yang sah 
Dilakukan oleh tenaga yang mempunyai keahlian pada sarana kesehatan tertentu 

UU TENTANG ADOPSI 
Adopsi adalah suatu proses penerimaan seorang anak dari seseorang / lembaga organisasi ke tangan orang lain secara sah di atur dalam peraturan perundangan
Adopsi juga memasukkan anak yang diketahui sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya dengan status fungsi sama dengan anak kandungan 

HUKUM PERDATA TENTANG ADOPSI 
1. Anak yang diadopsi hanya anak laki - laki ( diskriminasi ) 
2. Yang dapat mengadopsi anak adalah pasangan suami, istri, janda, duda
3. Kebolehan mengadopsi baru boleh bila tidak punya keturunan laki - laki 
4. Anak boleh diadopsi laki - laki bekum kawin, belum diadopsi orang lain, umur lebih muda 10 tahun dari ayah angkat. jika janda lebih muda 15 tahun dari ibu angkatnya  

SYARAT PERSETUJUAN
a. Dari pasutri yang mengadopsi
b. Dari orang tua alami anak yang di adopsi 
c. Dari Ibu anak bila ayah meninggal 
d. Dari anak sendiri ( tidak mutlak )
- Adopsi berbentuk notaris 
- pada hukum perdata adat tidka ada ketentuan jelas, tergantung daerahnya masing - masing 

Akibat hukum adopsi 
1. Anak mendapat nama keturunan orangtua angkat
2. Anak yang diadopsi di anggap dilahirkan atau di anggap sah 

UU TENTANG KETENAGA KERJAAN  NO.13 TAHUN 2003
Bidan termasuk tenaga kerja yang mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan 

Mempunyai hak : 
1. Memperoleh perlindungan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan 
2. Perlindungan untuk menjamin  hak - hak dasar pekerja
3. Menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi

Tujuan hukum ketenagakerjaan :
- Pasal 4 UU No. 13 tahun 2003

KASUS KASUS PENYAKIT DALAM YANG SERING DITEMUKAN DI PRAKTEK BIDAN MANDIRI : 
A, INFEKSI :                                                    B, METABOLIK :

- Demam Tifoid                                                  - DM
- Demam berdarah ( dangue )                            - Hipertiroid
- Gastroendtritis                                                 - Dll
- Pnemonia Dll