TERIMA KASIH ATAS KEPERCAYAAN YANG TELAH DIBERIKAN KEPADA KAMI
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

PT. APLIKANUSA LINTASARTA ( OWLEXA )

 
 
MEMO INTERNAL
 
Kepada           : Informasi, Counter Rawat Inap,Counter Rawat Jalan, Keuangan RI, Keuangan RJ ,  
                          Apotik dan IT
Dari                 : Dept.Marketing
Hal                  : Pemberian Pelayanan Kesehatan PT. APLIKANUSA LINTASARTA ( OWLEXA )
________                                    ____________________________________________________
Bersama ini kami sampaikan , bahwa per tanggal 06 Maret 2018 Peserta dari PT. APLIKANUSA LINTASARTA ( OWLEXA )  dapat dilayani dengan ketentuan sbb :

A. Lingkup Pelayanan .

a. ) Pelayanan Medis  
  • Rawat Inap, sesuai dengan indikasi medis dan atas intruksi dokter yang memeriksa ;
  • Rawat Jalan, Poliklinik Umum dan Spesialis ;
  •  rawat Gigi, baik pemeriksaan Gigi Dasar ataupun Gigi Kompleks (apabila tercantum dalam kartu), serta
  • Pemeriksaan Kehamilan (apabila tercantum dalam kartu)
b.) Pelayanan Penungjang Medis
  • Laboratorium;
  • Radiologi;
  • Fisioterapy;
  •  Instalasi Farmasi (obat obatan);
  • Dan lain lain termasuk pelayanan penunjang medis sepanjang disediakan PIHAK PERTAMA dan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Kesehatan yang berlaku dan telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA. 
B. Prosedur pelayanan
 
1. PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP

a.)  PIHAK PERTAMA (RSCH) wajib meminta Kartu Peserta Asuransi disertai dengan Kartu Identitas Pasien seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pasien wajib menunjukkan Kartu Peserta Asuransi yang sah dan masih berlaku kepada petugas administrasi rawat inap PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA (PT APLIKANUSA LINTASARTA) akan menerbitkan Surat jaminan (bila disetujui) setelah menerima konfirmasi dari PIHAK PERTAMA;

b.) Apabila pasien oleh sebab/alasan apapun tidak dapat menunjukkan Kartu Peserta Asuransi maka pasien akan langsung diberlakukan sebagai Pasien Umum dari biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan kesehatan PIHAK PERTAMA bukan merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA. Hal ini dapat dikecualikan apabila PIHAK KEDUA bersedia menerbitkan Surat Jaminan untuk pasien PIHAK KEDUA tersebut;

c.) Petugas PIHAK PERTAMA akan memeriksa Kartu Peserta dan Kartu Identitas (KTP) yang diberikan oleh pasien dan melakukan konfirmasi mengenai validasi Kartu Peserta kepada PIHAK KEDUA selambat lambatnya 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam. Apabila kedua belah pihak yakin atas Kartu Kepesertan dan kartu Identitas Pasien, maka PIHAK PERTAMA wajib memberikan Pelayanan Kesehatan kepada pasien tanpa meminta uang jaminan atau uang muka Perawatan Rumah Sakit;

d.) Setelah mendapatkan konfirmasi mengenai perawatan pasien dan Diagnosa Medis atau pasien yang dirawat oleh PIHAK PERTAMA, maka bedasarkan analisa dan (bila disetujui) maka PIHAK KEDUA akan menerbitkan jaminan dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam melalui faksmile. Apabila perawatan pasien jatuh pada hari libur resmi dan atau libur umum dan atau libur kantor maka jangka waktu penerbitan Surat Jaminan tersebut akan diperpanjang 24 jam berikutnya sampai pada hari yang tidak jatuh libur resmi/umum/kantor/keagamaan;

e.) Pasien yang oleh sebab medis memerlukan pertolongan/perawatan menginap di Rumah Sakit milik PIHAK PERTAMA maka akan ditempatkan pada kelas perawatan yang sesuai dan menjadi hak pasien. Apabila tidak sesuai dengan hak pasien oleh sebab apapun seperti kamar penuh dan/atau tidak tersedia dan/atau atas pemintaan pasien sendiri (terutama bila melebihi hak kelas pasien) maka PIHAK PERTAMA wajib menginformasikan kepada PIHAK KEDUA untuk memperoleh persetujuan;

f.) Apabila oleh sebab apapun juga biaya biaya Pelayanan Kesehatan Pasien yang bersangkutan menjadi lebih besar dan/atau melebihi hak manfaat yang dimiiki oleh Pasien, maka PIHAK PERTAMA harus/wajib menginformasikan kepada PIHAK KEDUA mengenai selisih biaya perawatan yang timbul, apakah ditagihkan langsung ditempat kedapa pasien yang bersangkutan atau ditagihkan kepada PIHAK KEDUA (bedasarkan pada Surat Pernyataan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Pasien).

2. PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN

a.) PIHAK PERTAMA wajib meminta Kartu Peserta disertai dengan Kartu Identitas pasien seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pasien wajib menunjukan Kartu Peserta dan Kartu Identitas yang sah dan masih berlaku kepada petugas administrasi rawat jalan PIHAK PERTAMA;

b.) Apabila Pasien tidak dapat menunjukan kartu peserta, maka Pasien akan diberlakukan sebagai pasien umum, kecuali dalam keadaan darurat. Dalam kondisi darurat, identitas Pasien dapat dikonfirmasikan melalui telepon kepada PIHAK KEDUA  dan PIHAK KEDUA akan memberikan re-konfirmasi kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk tertulis yang dikirimkan melalui taks atau media elektronik lainnya dalam waktu paling lambat 1 (satu) jam sejak PIHAK PERTAMA melakukan konfirmasi kepada PIHAK KEDUA;

c.) Petugas PIHAK PERTAMA aka memeriksa Kartu Peserta/Surat Jaminan dan hak fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat dipergunakan oleh pasien;

d.) PIHAK PERTAMA hanya dapat memberikan pelayanan kesehatan apabila terdapat fasilitas provider untuk rawat jalan yang tertera di kartu peserta;

e.) Pasien akan menerima pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit PIHAK PERTAMA;

f.) Apabila oleh sebab apapun juga biaya-biaya layanan kesehatan pasien yang bersangkutan menjadi lebih besar atau diluar hak fasilitas yang dimiliki, maka kelebihan tersebut bukan menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA;

g.) Dalam hal konfirmasi dan/atau komunikasi oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui telepon maupun media elektronik lainnya tidak dapat dilakukan, termasuk pada keadaan dimana perwakilan PIHAK KEDUA tidak dapt dihubungi, kerusakan pada saluran/jaringan telekomunikasi PIHAK KEDUA, pemadaman listrik, dan sebagainya, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk memberlakukan tertanggung sebagai pasien umum dan membebankan seluruh biaya yang timbul kepada tertanggung.

3. PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN KEADAANGAWAT DARURAT

a.) Dalam hal pasien mengalami keadaan darurat (sakit mendadak dan/atau kecelakaan) yang terjadi pada hari libur resmi/umum/libur kantor dan harus mendapatkan pertolongan segera secara medis, maka PIHAK PERTAMA harus tetap memberikan Pelayanan Kesehatan terhadap Pasien. Apabila Pasien tidak ada kelanjutan pengobatan/indikasi medis unutk dilakukan tindakan Rawat Inap, maka Pasien diperlakukan sebagai Pasien Umum kecuali bila ada infromasi yang tercantum didalam Kartu Peserta bahwa Pasien berhak untuk mendapatkan fasilitas Rawat Jalan Provider. Dengan demikian maka biaya Pelayanan Kesehatan dapat ditagihkan kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan PIHAK PERTAMA tetap wajib/harus menginformasikan keadaan Gawat Darurat Pasien terlebih dahulu.

b.) Suatu Pelayanan Kesehatan yang terjadi dalam keadaan gawat dan/atau darurat yang dilakukan di Ruang/ Unit Gawat Darurat (UGD)  dan/atau Poliklinik Rawat Jalan dimana Pelayanan Kesehatan itu tidak dilanjutkan dengan rawat inap maka pelayanan kesehatan tersebut dikategorikan sebagai rawat jalan. Untuk hal ini seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan kesehatan akan langsung ditagihkan ditempat oleh PIHAK PERTAMA (kecuali bila ada Surat Jaminan dari PIHAK KEDUA dan/atau tyercantum pada Kartu Peserta). Apabila pelayanan kesehatan ini dilanjutkan dengan Rawat Inap, maka semua biaya yang timbul sehubungan dengan Pelayanan Kesehatan dimasukkan dalam Tagihan Rawat Inap dan PIHAK KEDUA (bila disetujui) menerbitkan surat jaminan kepada pasien PIHAK KEDUA pelaksanaan penerimaan dan konfirmasi pasien untuk diterapkan dalam kerjasama ini.

c.) PIHAK KEDUA berhak dari waktu ke waktu untuk menerbitkan dokumen panduan prosedur pelaksanaan penerimaan dan konfirmasi pasien untuk diterapkan dalam kerjasama ini.

C. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

1.  PIHAK PERTAMA memberikan Pelayanan Kesehatan setiap saat diperlukan kepada Pasien sesuai kondisi yang dihidap oleh Pasien dan sesuai dengan Standar Pelayanan Medik (SPM) serta dengan kententuan ketentuan dalam perjanjian ini;

2. PIHAK PERTAMA wajib menjamin bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien konsisten dengan diagnosa dan prosedur pelayanan medis yang lazim dan sesuai dengan standar praktisi medis yang baik;

3. PIHAK PERTAMA wajib memastikan kelengkapan dokumen klaimm antara lain :
a.) Formulir klaim/resume yang telah diisi lengkap oleh dokter yang merawat;
b.) Surat pernyataan kesediaan membayar selisih biaya/ekses yang telah ditandatangani oleh Pasien di atas materai;
c.) Kuitansi asli beserta lampirannya untuk seluruh selisih biaya yang ditimbulkan akibat perawatan pasien
d.) Copy Surat Jaminan yang telah diterbitkan oleh PIHAK KEDUA;

4. PIHAK PERTAMA wajib menolak penggunaan  Kartu Peserta Asuransi, apabila :
a.) PIHAK PERTAMA telah memberitahukan oleh PIHAK KEDUA bahwa Kartu Peserta Asuransi telah dinyatakan tidak berlaku lagi dan bukan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
b.) PIHAK PERTAMA telah diberitahukan bahwa fasilitas provider untuk pemegang polis diberhentikan sementara dan/atau dibatalkan dan/atau belum diperbaharui;

5. PIHAK PERTAMA wajib menolak permintaan Pasien dalam hal hal sebagai berikut :
a.) Pasien meminta PIHAK PERTAMA untuk mengubah Tanggal Perawatan dan/atau Diagnosa dan/atau informasi lain yang berhubungan dengan Pelayanan Kesehatan;
b.) Pasien meminta Pengobatan/ Perawatan Rumah Sakit seperti Test Diagnostik dan/atau obat obatan dan/atau Pelayan Kesehatan yang tidak sesuai/tidak diperlukan secara medis dan/atau tidak berhubungan dengan perawatan yang sedang dijalani dan/atau tidak dianjurkan oleh Dokter yang memeriksa;
c.) Pasien meminta Pengobatan/Perawatan/Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dan dengan langsung atau tidak langsung menyalahgunakan Kartu Peserta dengan cara menggunakan fasilitas provider dalam perjanjian ini dengan sengaja/tidak disengaja diberikan kepada orang lain yang jelas tidak memiliki Kartu Peserta dan/atau Surat Jaminan untuk keuntungan/kepentingan pribadi.

6. PIHAK PERTAMA wajib/harus memberitahukan kepada PIHAK KEDUA dalam hal Pasien menjalani perawatan Rumah Sakit dengan biaya perawatan Rumah Sakit telah mencapai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan melampirkan perincian dan diagnosa sementara atas perawatann Rumah Sakit Pasien dan/atau biaya perawatan mendekati/kurang dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi pasien masih memerlukan waktu/biaya perawatan lebih lama dan/atau dilakukan tindakan medis denganbiaya besar;

7. PIHAK PERTAMA wajib/harus memberitahukan kepada PIHAK KEDUA dalam hal Pasien menjalani Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan di Rumah Sakit yang telah mencapai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan melampirkan perincian dan diagnosa sementara atas Pelayanan Kesehatan kepada Pasien;

8. Tanpa mengurangi maksud dari ayat 6 dan 7 diatas, PIHAK KEDUA dalam keadaan dan situai tertentu berhak untuk mendapatkan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 dan 7 diatas meskipun biaya Perawatan /Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Pasien belum mencapai jumlah sebagaimana yang tercantum dalam ayat 6 dan 7 diatas dan pasien masih memerlukan waktu perawatan lebih lama dan atau tindakan medis yang memerlukan biaya besar dan dalam jangka waktu yang lama;

9. PIHAK PERTAMA berhak mendapat pembayaran atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien;

10. Bila diperlukan Rujukan ke Rumah Sakit lain, PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA  untuk mendapat persetujuan secara tertulis 

D. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua 
Kecuali ditentukan lain dalam perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat bahwa hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut : 
  • Pasien yang merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA berhak atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA ;
  • PIHAK KEDUA wajib memberikan daftar nama dan contoh tanda tangan pejabat khusus yangb erhak menandatangani surat pengantar Rawat atau surat jaminan berikut perubahannya ; 
  • PIHAK KEDUA wajib menerbitkan surat jaminan untuk pasien yang memerlukan rawat inap;
  • Dalam hal terjadi perubahan data pasein, maka PIHAK KEDUA wajib memberikan informasi perubahan tersebut kepada PIHAK PERTAMA. selama tidak ada pemberitahuan tentang perubahan tersebut maka PIHAK PERTAMA akan tetap berpegang pada daftar pasien terakhir yang dimiliki PIHAK PERTAMA ;
  • PIHAK KEDUA atau perusahaan Asuransi wajib membayar kepada PIHAK PERTAMA atas biaya pelayanan kesehatan ;
  • PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA apabila pertanggungan atas pasien di hentikan sementara, dibatalkan atau telah berakhir, dalam hal mana setelah pemberitahuan tersebut disampaikan kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA tidak lagi bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan yang diberikan









 

Delete this element to display blogger navbar

 
© RS Citra Harapan | Design by Blog template in collaboration with Concert Tickets, and Menopause symptoms
Develop by WELL PRO Management
Powered by Blogger